){kind=link}
HAYOO.ID: Penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghangatkan situasi politik dalam dua pekan terakhir. Media Survei Nasional (MEDIAN) melakukan survei untuk mengukur persepsi warganet terhadap isu ini.
Direktur Eksekutif MEDIAN, Rico Marbun, menyatakan bahwa survei dilakukan pada 21-22 Februari 2025 dengan melibatkan 518 responden dari 30 provinsi.
“Kami ingin mengetahui bagaimana publik menilai dinamika politik yang berkembang, meskipun survei ini hanya mencerminkan opini pengguna media sosial,” kata Rico di Jakarta, Senin (24/2/2025).
BACA JUGA: Monumen Perjuangan Soekarno Dipastikan Berdiri di Saparua
Penahanan Hasto Kristiyanto
Survei menunjukkan bahwa 85,7 persen responden mengetahui isu penahanan Hasto. Dari jumlah tersebut, 55,8 persen menilai langkah KPK sebagai upaya hukum murni. Dari kelompok ini, 44,6 persen setuju sepenuhnya, 13,5 persen percaya KPK menjalankan tugasnya, dan 11,4 persen menganggapnya sebagai penegakan hukum yang adil.
Sementara itu, 26,6 persen responden melihat penahanan Hasto sebagai tekanan politik. Sebanyak 28,3 persen dari kelompok ini beralasan bahwa PDIP merupakan oposisi pemerintah, 15,9 persen menilai ada konflik antara PDIP dan Presiden Joko Widodo, serta 10,9 persen menduga adanya tekanan dari penguasa.
Survei juga menyoroti instruksi PDIP yang melarang kepala daerah dari partai tersebut mengikuti retret. Hasilnya, 37,3 persen responden setuju dengan arahan itu, sedangkan 46,1 persen tidak setuju.
Tagar #KaburAjaDulu Menggema
Survei MEDIAN juga mencatat popularitas tagar #KaburAjaDulu di media sosial. Sebanyak 85,7 persen responden mengetahui gerakan ini, dengan 53,7 persen menyatakan setuju, 34,9 persen tidak setuju, dan 11,4 persen tidak memberikan jawaban.
Mayoritas pendukung gerakan ini berasal dari kelompok usia 17-39 tahun. Alasan utama mereka adalah sulitnya lapangan kerja (18,3 persen) serta anggapan bahwa pemerintah tidak peduli pada rakyat (16,9 persen). Sebaliknya, dari mereka yang menolak gerakan ini, 18,2 persen beralasan bahwa tindakan tersebut tidak bertanggung jawab, sedangkan 13,8 persen berpendapat bahwa setiap masalah pasti ada solusinya.
Sebagai informasi, Media Survei Nasional (MEDIAN) merupakan anggota Asosiasi Riset dan Opini Publik Indonesia (AROPI) dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Januari 2024.
(LIN)