HAYOO.ID: Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Jawa Barat menampung usulan isu strategis kegiatan prioritas dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) 27 kabupaten/kota. Usulan yang dibahas dalam Forum Dinas Perkim yang diikuti perwakilan OPD perkim dari 27 kabupaten/kota itu digelar secara hybrid dari Rabu (16/2) hingga Jumat (18/2).
Kepala Dinas Perkim Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan, forum tersebut membahas isu strategis kegiatan prioritas pemerintah kabupaten/kota untuk diusulkan ke dalam APBD provinsi tahun anggaran 2023 nanti.
Adapun output kegiatan tersebut, yakni berupa daftar usulan program dan kegiatan bidang Perkim Jawa Barat yang akan dilaksanakan tahun 2023 nanti.
Nantinya, masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengusulkan program prioritasnya untuk didokumentasikan.
“Nantinya, dokumen perencanaan ini akan dibawa pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jabar sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan bidang Perkim di Jabar tahun 2023,” kata Boy.
BACA JUGA: Lagi, Dishub Kota Bandung Berlakukan Ganjil Genap
Forum ini pun, kata dia, sebagai langkah koordinasi terkait pelaksnaan kegiatan, khususnya pelayanan dasar secara konkuren berdasarkan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tentunya, hal ini unutk menampung inovasi usulan kegiatan dalam rangkan penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka bantuan keuangan dan hibah kompetitif.
Dia berharap Forum Disperkim Jabar ini bisa menghasilkan perencanaan matang guna meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya pembangunan infrastruktur permukiman yang layak dan merata ke seluruh masyarakat Jabar.
Terlebih forum ini digelar untuk saling bersinergi dalam mengimplementasikan kewenangan urusan Pemda sesuai UU No 23/2014 dan Permendagri 90/2020. Serta penyederhanaan birokrasi yang melahirkan perubahan struktur organisasi tata kerja urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan.
“Dalam kegiatan ini pun kami gelar diskusi dengan sejumlah narasumber, serta mendengarkan arahan dari Sekda Jabar,” kata dia.
Adapun narasumber yang dihadirkan, seperti Sekretaris Bappeda Jabar Lufiandi, Kasi Pelaksanaan Wilayah II BPPW Jabar Ditjen Cipta Karya Ardian Daniswara, Kasi Pelaksana Wilayah II Tedi Achmad Bahtiar, Ketua AKPPI Jabar Encep Marsadi, Guru Besar Sekolah Arsitektur ITB Haryo Winarso, dan Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Sri Purwanto.
Hadir juga perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, akademisi, praktisi dan perwakilan masyarakat di lingkup perumahan dan permukiman di Jawa Barat.
(LIN)