HAYOO.ID: Penyederhanaan birokrasi dan perubahan tata kerja di Pemprov Jabar mampu menghemat anggaran hingga 30 persen. Menurut dia, penyederhanaan tidak cukup dilakukan pada struktur organisasi birokrasi, tetapi juga terhadap cara dan tata kerja ASN.
“Misalnya untuk anggaran makan minum, tempat rapat, penjalanan dinas dll, dengaan teknologi, itu sekarang bisa dikurangi,” kata Setiawan di Bandung, Selasa (14/6/2022).
Kemudian menyangkut status jabatan fungsional dan jabatan struktural. Sesuai aturan yang ada Pemprov Jabar sudah melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon IV dan dialihkan menjadi jabatan fungsional.
“Jadi sekarang bukan zamannya lagi menanyakan jabatan seseorang, tetapi lebih penting menanyakan kompetensinya. Karena jabatan fungsional ASN saat ini secara bertahap akan disesuaikan dengan kompetensi yang bersangkutan,” kata dia.
BACA JUGA: Penyederhanaan Birokrasi: Ridwan Kamil Lantik 864 PNS dalam Jabatan Fungsional
Sekda Jabar juga menyampaikan pemikiran tentang jenjang karir ASN yang berkaitan dengan dua jenis jabatan, fungsional dan struktural tersebut. ASN pada dasarnya harus memiliki jabatan fungsional sebagai jabatan ‘rumahnya’.
“Seperti contoh seorang dosen ASN. Pada satu waktu dia bisa terpilih menjadi dirjen, bahkan menteri, tetapi saat dia tidak dipakai lagi sebagai menteri atau dirjen, dia bisa kembali menjadi dosen sebagai jabatan ‘rumahnya,” kata dia.
“Kalau ASN nondosen, setelah dia menjabat sebagai kadis atau kasi misalnya, lalu jadi apa? Harus kembali menjadi pelaksana? Kan gak mungkin. Nah ini yang harus dipikirkan ke depan, bahwa ASN harus memiliki jabatan fungsional sebagai ‘rumahnya,” kata dia menambahkan.
(LIN)