HAYOO.ID: Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan, komisioner yang terpilih periode 2022-2027 harus mampu merealisasikan keterwakilan anggota perempuan dan pemanfaatan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih, penghitungan dan pemantauan hasil Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal itu penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Pemilu 2024 yang berdekatan menjadi penekanan agar kasus kematian penyelenggara Pemilu yang kelelahan pada 2019 tidak terulang. Demikian disampaikan Farhan menyusul uji kelayakan dan kepatutan 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di DPR dijadwalkan berakhir hari ini.
Pemilu legislatif dan Pemilihan Pesiden ditetapkan pada Rabu 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada jatuh pada Rabu 27 November 2024.
Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan pemilu dan pilkada sebelumya.
“KPU periode 2022 – 2027 harus merevisi sistem rekrutmen petugas KPPS agar jumlahnya cukup untuk saling melapis pekerjaan, serta sistem penghitungan yang melibatkan teknologi digital yang aman dan efisien,” kata Farhan melalui rilisnya, Kamis (17/2/2022).
BACA JUGA: Komisi I DPRD Jabar Minta Pemerintah KBB Dukung Tempat Wisata Tebing 125 Lebih Menarik Wisatawan
Temuan kasus korupsi di ranah KPU beberapa waktu lalu, kata Farhan, jadi penekanan agar tak terulang. Artinya, penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang akan terpilih dalam proses seleksi kali ini haruslah figur-figur dengan kemampuan dan integritas mumpuni. Sebab, kualitas pemilu tidak terlepas dari kualitas para penyelenggaranya.
Dia memastikan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diajukan ke Presiden oleh DPR adalah figur-figur terbaik yang melewati pelbagai proses seleksi yang dilakukan tim bentukan pemerintah.
Kendati begitu, Farhan menekankan agar para komisioner berinovasi pada tingkat partisipasi pemilih sebagai upaya menjaga legitimasi hasil Pemilu dan pemanfaatan media digital untuk sosialisasi serta edukasi.
“Kita berharap anggota KPU dan anggota Bawaslu terpilih benar-benar memerhatikan kuota keterwakilan perempuan, tidak hanya 30 persen calon tetapi yang terpenting adalah mencapai 30 persen dari anggota terpilih,” kata dia.
Tantangan Pemilu 2024 Kompleks
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemerintah optimistis KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan karena digelar serentak.
“Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik,” kata Juri dalam siaran persnya.
Mantan Ketua KPU RI itu menilai bahwa sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU serta Bawaslu dalam pelaksanaan dan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.
“Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan,” kata Juri.
(LIN)