HAYOO.ID: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) harus dijelaskan secara detil teknis pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat. Sehingga aplikasi SIPD ini dikuasai masyarakat dan ini terpantau pengawasannya.
Demikian disampaikan Achmad saat menerima keluhan sulitnya mendapatkan program bantuan sosial ruang kelas baru (RKB) dan mengakses SIPD saat reses di Aula Warso Farm, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Rabu (1/12/2021).
Melalui SIPD ini diyakini dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan aspirasi dari masyarakat yang bisa lebih transparan dan akuntabel.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Ineu Purwadewi Jadi Tokoh Inovatif versi IJTI Jabar
“Ini bertahap, mudah-mudahan seiring berjalannya waktu hal ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat,” kata dia.
Dia berharap ke depan ada tim teknis yang terbiasa dengan dunia digital, sehingga bisa membantu dalam proses pengajuan yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.
(Mugni)