HAYOO.ID: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menulis surat terbuka kepada Pj Gubernur Jabar, Bey Mahmudin. Surat terbuka dikirim terkait besarnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua murid di negeri maupun swasta.
Ketua DPD PDIP Jabar itu pun menyoroti masih adanya pungutan di sekolah negeri yang memberatkan orang tua siswa.
“Banyak keluhan yang datang terkait pungli, seperti sumbangan yang diminta sekolah, dan ijazah yang tertahan akibat menunggak biaya pendidikan. Ini membuat masyarakat tidak nyaman,” kata Ono.
Dalam surat terbukanya, Ono meminta Pemprov Jabar konsisten menjalankan UU dan Perda terkait Pendidikan. Pemprov juga harus menindak tegas praktik pungutan yang membebani masyarakat.
Pihaknya mengingatkan pentingnya mengikuti Peraturan Sekjen Kemendikbudristek yang melarang penahanan ijazah akibat tunggakan biaya.
Lebih lanjut Ono mendorong Pemprov Jabar agar memeriksa dan mendata seluruh SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Pihaknya berharap PJ Gubernur bisa memastikan tidak ada lagi pungutan berlebihan dan penanganan ijazah di sekolah-sekolah di Jabar.
Tidak hanya itu, Ono juga menekankan pentingnya dukungan bagi sekolah swasta agar bisa mengelola keuangan dengan baik tanpa membebani orang tua murid. Dia menyarankan Pemprov Jabar untuk hadir secara maksimal dalam mengawasi manajemen sekolah swasta.
Menurut dia, anggaran pendidikan Jabar yang mencapai lebih dari 40 persen pada 2025 (Rp11 trilyun), harus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Jika anggaran sebesar itu masih dirasa kurang, Pemprov Jabar diminta untuk melakukan kajian lebih mendalam.
“Pemprov Jabar harus memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan sebaik-baiknya untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ono.
(LIN)